Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang menyatakan tidak peduli dengan ultimatum sejumlah ormas Islam yang memaksa pemerintahan daerah...
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang menyatakan tidak peduli dengan ultimatum sejumlah ormas Islam yang memaksa pemerintahan daerah setempat segera menutup rumah makan Babi Panggang Karo (BPK) dalam waktu 3 x 24 jam.
“Kita kan pemerintah, punya wibawa. Mana bisa pemerintah diultimatum ormas,” kata Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Pemkab Deliserdang, Haris Binar Ginting, sebagaimana dilansir dari Batakgaul.com, Selasa (26/7).
Haris mengatakan, tanpa adanya desakan Front Pembela Islam (FPI) cs pun, Pemkab Deliserdang memang ingin menata kawasan perkotaan sesuai Perbup Nomor 68 Tahun 2016.
“Perbupnya memang mengatur kawasan itu hanya untuk makanan halal,” ujar dia.
Nantinya, kata dia, kawasan akan ditata dengan sistem zona.
Wilayah mana yang boleh makanan nonhalal dan mana yang tidak.
“(Wilayah) Timbangan ke atas itu boleh, karena banyak komunitas Kristen.
Sementara yang dekat kantor bupati tidak boleh,” kata Haris.
Haris mengatakan, pihaknya tidak akan mengusir penjual makanan nonhalal di kawasan halal, jika mereka mau mengubah dagangannya menjadi makanan halal.
“Tentu kita dituntut untuk menata itu dengan saling menghormati,” ujarnya.
Namun sebaliknya, Haris menjamin, akan menutup rumah makan yang masih menjual makanan nonhalal di kawasan halal, karena mengganggu orang lain yang pantang terhadapnya.
Ditanya kapan target sterilisasi makanan nonhalal di kawasan halal itu, Haris menjawab, “Kita tidak ada target, secepatnya lah.”
Lebih jauh, Haris menegaskan, persoalan ini bukanlah masalah agama atau etnis.
“Ini soal penataan,” tegas Haris.
Seperti diberitakan, Sejumlah ormas Islam, termasuk Front Pembela Islam (FPI), akan menutup paksa rumah makan Babi Panggang Karo (BPK) di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Medan-Lubukpakam, Sumatera Utara.
Ancaman FPI cs ini dilancarkan jika Pemkab Deliserdang tidak mengindahkan tuntutan mereka agar rumah makan non-halal tersebut ditutup dalam waktu 3x 24 jam, setelah unjuk rasa pada Jumat (22/7) lalu. (Batakgaul.com)
>