NKRI NEWS, JAKARTA -- Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Anton Setiadji menyatakan telah meminta Gubernur Jawa Timur untuk menerbitka...
NKRI NEWS, JAKARTA -- Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Anton Setiadji menyatakan telah meminta Gubernur Jawa Timur untuk menerbitkan peraturan daerah tentang pelarangan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI dinilai tidak mengakui Pancasila.
Menurut Anton, polisi telah beberapa kali memperingati Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait potensi konflik sosial yang seharusnya dicegah. Antisipasi konflik sosial itu menurut Anton membutuhkan payung hukum terutama untuk petugas melakukan upaya pencegahan.
"Kasus tambang pasir di Lumajang itu sudah kami ingatkan, tapi terlambat dan akhirnya meletus. Soal HTI juga sudah terjadi dan sejak ada kejadian di Bondowoso juga sudah kami ingatkan agar ada payung hukum yang mencegah," kata Anton dalam sebuah diskusi di Surabaya, Rabu (7/8) seperti diberitakan Antara.
Payung hukum tersebut menurutnya paling pas adalah Perda karena merupakan kesepakatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
"Kami minta Gubernur untuk segera menerbitkan peraturan daerah (perda) yang sudah disepakati tim bersama dari pemerintah, Polda, Kejaksaan (Tim Pencegahan Konflik Sosial). Kami ingin Jatim yang mengawali," kata Anton.
Sementara itu, juru bicara HTI Jawa Timur Rif'an Wahyudi berharap diajak bicara oleh Pemprov sebelum perda pelarangan HTI keluar.
"Kami minta dipanggil dulu, dimana pelanggaran kami, ideologi kami yang mana yang bertentangan dengan Pancasila," kata Rif'an.
Selama ini HTI menurut Rif'an juga tidak pernah membahas secara khusus soal Pancasila, baik melalui buku maupun pembahasan langsung. Karena itu menurutnya aneh jika tiba-tiba ada yang menuding bahwa HTI antipancasila.
"Anggapan bahwa kami anti Pancasila itu politis, sebab koruptor tidak disebut anti Pancasila, penjual kekayaan alam seperti Freeport tidak juga disebut anti Pancasila," katanya.
Soal pendirian khilafah atau negara Islam di Indonesia, menurutnya itu hanya sebuah tawaran belaka saat banyak permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini belum ditemukan solusinya.
Keberadaan HTI di Jawa Timur pernah dipermasalahkan saat organisasi ini akan menggelar muktamar di Jombang. Elemen masyarakat yang menamakan diri Jaringan Alumni Santri Jombang menyatakan penolakannya pada HTI. Mereka menilai ideologi HTI bertentangan dengan Pancasila. Mereka juga menolak konsep khilafah yang kerap disuarakan HTI.
Penolakan juga pernah terjadi Kabupaten Kediri. Barisan Serbaguna (Banser) Gerakan Pemuda Ansor setempat menolak HTI masuk karena dinilai mengampanyekan negara Islam. Mereka bahkan mengancam akan bertindak sendiri jika petugas kepolisian tidak melarang anggota HTI masuk Kediri.
(CNN Indonesia)
>