Forum Umat Islam (FUI) tetap akan menggelar aksi pada 11 Februari 2017 meskipun telah dilarang polisi. Para ulama memberikan pesan bijak...
Forum Umat Islam (FUI) tetap akan menggelar aksi pada 11 Februari 2017 meskipun telah dilarang polisi. Para ulama memberikan pesan bijak bagi pendemo.
Terbaru, Polda Metro Jaya melarang massa untuk melakukan aksi pada 11 Februari. Larangan ini dikeluarkan setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Panwaslu, KPUD DKI Jakarta dan TNI. Aksi 112 dilarang karena waktunya berdekatan dengan hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari mendatang. Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum menjelang masa tenang itu juga berpotensi mengganggu ketertiban.
Menanggapi larangan tersebut, Sekjen FUI M Al Khaththath memastikan aksi 112 tetap jalan terus. FUI selaku penyelenggara aksi juga mengundang FPI. Atas undangan itu, FPI siap bergabung dan memastikan aksi 112 berjalan super damai. Kata FPI, aksi 112 hanyalah jalan sehat semata. Massa renacananya akan longmarch dari Istiqlal menuju Monas, lalu ke Bundaran HI dan kembali ke Monas.
Rencana aksi 112 yang digelar di minggu tenang itu menjadi sorotan publik. Para ulama turun tangan memberikan ‘wejangan’. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau semua pihak tidak mengikuti aksi damai 112 mendatang. Dia juga meminta tokoh-tokoh nasional, parpol, dan masyarakat untuk menahan diri.
Imbauan yang sama juga disampaikan Ketua MUI Ma’ruf Amin. Pria yang juga Rais Aam PBNU ini menyatakan minggu tenang seharusnya tetap tenang.
Seruan bagi para pendemo juga disampaikan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf. Gus Ipul yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur menyampaikan pesan kiai dan ulama agar warga nahdliyin (NU) tidak perlu datang ke Jakarta untuk mengikuti aksi 112 tersebut.
Berikut seruan para ulama:
Muhammadiyah mengimbau semua pihak tidak mengikuti aksi damai 112 mendatang. Tokoh-tokoh nasional, parpol, dan masyarakat diminta menahan diri.
“Pokoknya, berbagai macam aksi, lebih-lebih menjelang pilkada ini, baik tanggal 11 maupun tanggal 13, 14, itu sebaiknya tidak (diikuti)-lah,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Hal ini dikatakannya setelah bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017).
Tidak hanya itu, Haedar berpesan kepada parpol dan tokoh-tokoh nasional agar bisa menahan kata-kata dan tidak memberikan pernyataan yang dapat memunculkan gejolak di masyarakat. Hal ini karena suasana politik nasional sedang menghangat menjelang pelaksanaan pilkada.
Muhammadiyah berharap rencana aksi damai 112 tidak membuka ruang terciptanya perselisihan di antara masyarakat. Dia menambahkan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk.
“Saya sering sampaikan, masyarakat kita majemuk secara agama, etnis, dan golongan. Itu di satu pihak sebetulnya punya basis sosial-kultural yang bagus dan kita masyarakat yang relatif moderat ya, bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan kebersamaan,” terangnya.
Haedar tidak lupa menyampaikan pesan Wapres JK bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada dinamika politik yang semakin hangat. Oleh karena itu, semua pihak diminta dapat mengendalikan diri dan menciptakan suasana yang kondusif.
“Jadi kami imbau, berbagai aksi itu memang secara demokratis di negara kita, yang memberi keleluasaan untuk artikulasi aspirasi, memang tidak dilarang. Tetapi, dalam situasi sekarang, lebih-lebih untuk pilkada 15 Februari besok, kita imbau semua pihak untuk menahan diri. Di pihak lain, kita semakin menciptakan kondisi untuk saling bisa berbagi dan menyelesaikan persoalan-persoalan secara lebih dewasa,” tegas Haedar.
Muhammadiyah mengimbau semua pihak tidak mengikuti aksi damai 112 mendatang. Tokoh-tokoh nasional, parpol, dan masyarakat diminta menahan diri.
“Pokoknya, berbagai macam aksi, lebih-lebih menjelang pilkada ini, baik tanggal 11 maupun tanggal 13, 14, itu sebaiknya tidak (diikuti)-lah,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Hal ini dikatakannya setelah bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017).
Tidak hanya itu, Haedar berpesan kepada parpol dan tokoh-tokoh nasional agar bisa menahan kata-kata dan tidak memberikan pernyataan yang dapat memunculkan gejolak di masyarakat. Hal ini karena suasana politik nasional sedang menghangat menjelang pelaksanaan pilkada.
Muhammadiyah berharap rencana aksi damai 112 tidak membuka ruang terciptanya perselisihan di antara masyarakat. Dia menambahkan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk.
“Saya sering sampaikan, masyarakat kita majemuk secara agama, etnis, dan golongan. Itu di satu pihak sebetulnya punya basis sosial-kultural yang bagus dan kita masyarakat yang relatif moderat ya, bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan kebersamaan,” terangnya.
Haedar tidak lupa menyampaikan pesan Wapres JK bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada dinamika politik yang semakin hangat. Oleh karena itu, semua pihak diminta dapat mengendalikan diri dan menciptakan suasana yang kondusif.
“Jadi kami imbau, berbagai aksi itu memang secara demokratis di negara kita, yang memberi keleluasaan untuk artikulasi aspirasi, memang tidak dilarang. Tetapi, dalam situasi sekarang, lebih-lebih untuk pilkada 15 Februari besok, kita imbau semua pihak untuk menahan diri. Di pihak lain, kita semakin menciptakan kondisi untuk saling bisa berbagi dan menyelesaikan persoalan-persoalan secara lebih dewasa,” tegas Haedar.
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengimbau masyarakat Jawa Timur, khususnya warga nahdliyin (NU), untuk tidak ikut aksi 112 di Jakarta. Gus Ipul, sapaan akrabnya, mendapat amanat dari kiai dan ulama.
“Saya sudah bertemu dengan kiai dan ulama. Beliau sudah menyampaikan pernyataannya agar tidak perlu datang ke Jakarta,” kata Saifullah, Selasa (7/2/2017).
Terlebih ketika di Jakarta tengah berlangsung proses pemilihan gubernur. Dia khawatir aksi 112 disalahartikan menjadi bermotif politik.
“Jakarta biar diselesaikan orang Jakarta. Sedangkan di Jawa Timur harus mengembangkan terus apa yang sekarang terjadi,” jelasnya.
Gus Ipul, yang juga salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mengatakan belakangan ini banyak wacana yang berkembang, khususnya di kalangan keluarga besar NU. Salah satu yang dinilainya cukup melelahkan adalah persoalan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin.
Namun KH Ma’ruf Amin sudah memaafkan Ahok. Gus Ipul berharap warga NU mengikuti sikap Ma’ruf.
“Mari berpikir jernih dan tenang. Kami tidak ingin NU terseret ke arah yang bisa menjauhkan dari khitahnya,” harapnya.
Menurutnya, biarlah proses pilkada ditangani partai politik. Dia meminta NU tidak dibawa-bawa, baik nama maupun simbol-simbolnya.
“Kami memaklumi perbedaan-perbedaan. Karena itu, kami serahkan semuanya kepada masyarakat dan umat,” jelas mantan Ketua Umum PP GP Ansor ini. (wajibtau.com)
>